Kurdi, Catalonia dan Papua

Dalam era dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang ini bebas dari penjajahan (kolonialisme) adalah kebutuhan didasarkan pada sejarah dan identitas sebagai sebuah bangsa, untuk lepas dari dominasi politik, ekonomi terlebih untuk menyelamatkan identitas bangsa.

Beberapa waktu yang lalu, perpolitikan dunia digucang dengan digelarnya referendum di wilayah Kurdi untuk merdeka Iran dan Catalonio dari Spanyol. Pemberitaan di media masa pun semakin gencar, hingga membuat opini politik tentang perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, yang tentu sama dengan perjuangan rakyat Kurdi dan Catalan. Setelah terlarut dalam euforia politik tersebut, satu hal yang menjadi penting untuk dibahas adalah tentang persoalan kebangsaan dibawah dominasi politik luar negeri yang dikendalikan oleh individu-individu negara khususnya kaum elit atau borjuis (Bardkull & Harris, dalam Dugis: 2015)..

Baik Kurdi dan Catalonio berjuang untuk bebas dari kolonialisme, didasari oleh beberapa aspek Sejarah, Politik, Ekonomi, agama, keunggulan, dan tentu aspek identitas sebagai sebuah bangsa.

Kurdi

Secara historis, asal usul suku Kurdi adalah orang Arya dari sekelompok orang Indo-Eropa dari keluarga Iran, yang mencakup masyarakat Kurdi, Persia dan Afghanistan. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Kurdi. Populasi mereka secara keseluruhan pada tahun 2002 adalah 28 juta orang. Mereka menyebar di Turki 15 juta, di Iran 6 juta, di Irak 5 juta, di Suriah satu juta, serta di Azerbaijan dan Armenia satu juta orang.

Pertama Kurdi telah memberontak terhadap pemerintah Iran antara tahun 1920-1925. Kurdi menang atas Iran, hingga memaksa Iran untuk memita bantuan kepada Irak dan Turki. Kedua negara mengirimkan pasukan untuk mendukung Iran, yang mengakibatkan kekalahan Kurdi. Sejumlah besar pasukan mereka terbunuh. Selanjutnya, Kurdi mendirikan negara dengan bantuan Uni Soviet di utara Iran pada tahun 1946, tetapi Shah Iran, dan dengan bantuan Barat mampu mendominasi mereka pada 1956. Dengan munculnya otoritas ulama setelah kepergian Shah Iran pada tahun 1979 , Soviet membantu Kurdi Iran dan mempersenjatai mereka untuk membentuk sebuah negara. Namun hal ini mendorong Amerika Serikat untuk mendukung Iran dan membantunya.

Geopolitik Irak berada ditengah-tengah politik lima negara, yaitu Turki, Irak, Iran, Suriah dan Armenia. Minyak salah satu sumber penghasilan di wilayah itu menguntungkan negara-negara Barat dibawah kendali pemerintah Iran.  Pemerintah Iran memberikan otonomi di wilayah itu. Namun pemerintahan wilayah itu tetap menggelar referendum pada 25 November lalu.

Catalan

Krisis ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Barcelona adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin.
Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB Spanyol.
Pemerintah Catalan pekan ini menyatakan referendum Ahad lalu menunjukkan 90 persen pemilih ingin merdeka dari Spanyol. Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol akhir pekan ini atau awal pekan depan.
Catalonia dulunya adalah wilayah independen di Semenanjung Iberia, kawasan termasuk Spanyol dan Portugal, yang mempunyai bahasa, hukum, dan tradisi sendiri.

Puigdemont beralasan Catalonia punya hak moral, budaya, ekonomi untuk menentukan nasib sendiri.
Catalonia adalah salah satu kawasan paling kaya dan produktif di Spanyol dengan ibu kota Barcelona yang dihuni 7,5 juta jiwa penduduk.
 Pada Perang Saudara di masa kepemimpinan Raja Philip V, Valencia akhirnya takluk pada 1707 lalu Catalonia tunduk pada 1714. Peristiwa itu menandai era modern Spanyol.

Raja berkuasa ingin menerapkan bahasa dan hukum Spanyol di kawasan itu tapi akhirnya mereka menyerah dan mengembalikan Generalitat atau pemaerintahan otonomi Catalan.

Jenderal Fransico Franco kemudian mengalahkan pemberontakan kaum separatis pada Perang Ebro di tahun 1938 dan menguasai wilayah itu. Para peristiwa itu 3.500 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi ke pengasingan.
Catalonia lalu kembali mendapatkan hak otonomi pada 1977 ketika Spanyol mulai menjalankan demokrasi sepeninggal Franco yang mangkat pada 1975.
Suara-suara yang menyerukan merdeka secara penuh mulai gencar pada Juli 2010 ketika Mahkamah Konstitusi di Madrid menolak perjanjian otonomi 2006 dan menyatakan tidak ada landasan hukum untuk mengakui Catalonia sebagai negara di dalam Spanyol,seperti dikutip dari laman the Telegraph, Rabu (4/10).

Partai konservatif Populer yang mengusung Perdana Menteri Mariano Rajoy hanya partai kelima terbesar di Catalonia dan menolak keras kemerdekaan.

Presiden Catalonia Carles Puigdemont didukung oleh koalisi nasionalis dari partai CDC dan sayap kiri Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) serta kaum sayap kiri radikal Partai CUP yang menguasai kursi mayoritas di parlemen Catalonia.
Pada September 2017 suara mayoritas ini mengusulkan referendum kemerdekaan.

Perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Bangsa Papua Barat

Dari pembahasan diatas, dalam konteks Papua ada kesamaan maupun perbedaan, yaitu kesamaan dalam tuntutan hak demokratik dan perbedaan dalam sumber daya alam, geopolitik.

Papua adalah wilayah yang menjadi sasaran utama perebutan kapitalis global. Secara historis terjadi konspirasi yang melahirkan sejarah, yaitu kecelakaan pesawat yang mengakibatkan jatuhnya Sekjen PBB, terbunuhnya Presiden Amerika Serikat JF. Kennedy, lengsernya presiden Indonesia Soekarno hingga peristiwa 30 September di Jakarta.

Dari serangkaian konspirasi yang dimainkan oleh Allan Dules tersebut wilayah Papua dan nasib masa depan rakyat bangsa Papua Barat jatuh ke tangan kolonial Indonesia yang kemudian dicangkokan kedalam tangan negara imperialis Amerika Serikat dan sekutuhnya.

Kemenangan kolonial Indonesia imperialis Amerika Serikat ditandai dengan kontrak karya PT. Freeport McMoran pada tahun 1967 dan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sarat dengan kebohongan, manipulatif, tidak demokratis, cacat hukum dan moral dibawah ancaman Militer Indonesia.

Setelah itu dibawah kependudukan Indonesia, terutama presiden borjuis berwatak militeristik Soeharto rakyat bangsa Papua Barat dibantai, apalagi setelah wilayah Papua dijadikan daerah operasi militer (DOM) 1975-1996. Di masa itu ribuan rakyat terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Papua New Guinea.

Hingga akhir dekade 90-an pergolakkan politik Jakarta sedikit memberikan ruang bagi rakyat Papua melalui perwakilannya tim 100. Hasilnya mengembalikan nama Irian menjadi Papua. Selanjutnya dibawah kekuasaan Presiden Megawati Papua diberikan otonomi khusus. Dan diberlakukannya wilayah otonomi hanya ilusi untuk membagi kekuatan rakyat, wilayah Papua dibagi menjadi dua provinsi Papua dan Papua Barat serta pemekaran kabupaten dan kecamatan sebagai wilayah administratif koloni untuk melegitimasi kepentingannya merebut tanah adat, menghilangkan produktifitas rakyat yang bergantung pada alam dan melahirkan ketergantungan hidup.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bawah;

Pertama, wilayah Papua Barat dijarah oleh perusahaan multinasional seperti; Freeport Mcmoran, BP. LNG Tangguh, MIFEE

Kedua, pemerintahan lokal di Papua tidak leluasa, atau masih dibawah partai-partai borjuis nasional Indonesia-yang, tentu punya kepentingan di Papua.