Pemilu Tidak Membuat Rakyat Berdaulat

Oleh: Yason Ngelia

Foto: Kondisi pasar Mama-mama Papua

Kalau rakyat berdaulat, saya yakin pemimpin pemerintahan kita, apapun levelnya akan tunduk ketika bertemu dengan seorang pedagang pinang, atau hanya seorang nelayan miskin, atau seorang buruh miskin, atau hanya PNS kecil, bahkan hanya seorang ketua marga di kampung sana.

Pemerintah akan tunduk, datang menghampiri, bahkan mengeluarkan senyuman pun dengan segan kepada masyarakat itu. Terlebih-lebih pemerintah merasa belum mampu mensejahterakan rakyat itu, atau belum mampu mewakili suara rakyat di parlemen sana.

Kalau rakyat berdaulat, mereka akan berani menyapa seorang pejabat pemerintah. Bahkan dengan sikap “cuek” sekalipun rakyat sanggup untuk itu. Sebab pemerintah itu tidak lebih dari seorang pelayan masyarakat, justru masyarakat adalah aktor utama bernegara ini. Rakyat adalah pemimpin..

Tetapi yang kita lihat sebaliknya, orang di pemerintahan sana justru angkuh dengan sikap, seenaknya membuat kebijakan, membuat regulasi sesuka mereka. Bagi masyarakat yang tidak menerima itu akan dianggap musuh politik dari kekuasaan mereka.

Masyarakat seperti orang-orang yang sama sekali tidak tahu menahu tentang hidup dan kehidupan mereka sendiri. Baik buruknya pelayanan pemerintah, masyarakat harus menerimanya dengan pasrah.

Masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk menunjukan kekuasaan mereka ketika ajang pemilu saja. Seolah-olah itu adalah saat dimana rakyat menunjukan kapasitas, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.

Padahal pemilu adalah satu mekanisme dalam negara penganut demokrasi belaka. Pemilu adalah salah satu bentuk ekspresi politik masyarakat secara konstitusional saja, karena undang-undang menginkannya. Pemilu itu tidak lebih bersifat seremonial saja di negara ini.

Pemilu tidak membuat rakyat berdaulat