Adakah Mistifikasi politik di Papua?

Kata mistifikasi dalam KBBI adalah pengecoan/penipuan. Diambil dari bahasa inggris "mystique :kekuasaan yang penuh rahasia atau berdasar tahyul , mysterious, mystic, yang pada pengertiannya sama yaitu berkaitan dengan ilmu kegaiban. Di Dalam politik, mistifikasi politik yang artinya : pengambilan keputusan politik berdasarkan pesan gaib yang datang melalui mimpi (wangsit) secara pribadi atau lewat kyai/paranormal. Segala bentuk aktivitas, tindakan atau langkah politik yang menyimpang dari permasalah politik yang sebenarnya di luar rasionalitas, logika dan kebiasaan politik.
Di telinga khlayak ramai di Papua lebih sering mendengar istilah money politik ,mahar politik, edukasi politik, jabatan politik dll.


Namun kenapa saya coba membahas " mistifikasi politik " dan mengapa saya memberi judul yang mempertanyakan? Ini bukan sebuah istilah tanpa ada realita yang terjadi. Sebuah istilah dimunculkan bukan tanpa arti ,yang jelas karena ada situasi faktual .kembali pada judul " adalah mistifikasi politik di Papua? Maka ,sesuai realita di Papua ,secara kasat mata ,dan juga bukti yang jelas belum bisa ditemukan kejadian ataupun kebiasaan seorang politikus yang melakukannya. Hal ini didukung oleh situasi politikus lokal di Papua notabene mayoritas Kristen dan atau orang beragama yang telah meninggalkan hal-hal yang berbauh kegaiban, namun dari kabar angin ( menurut cerita orang tua di pilamo/kunume) bahwa ada politikus yang memelihara hal gaib, bahkan mengoleksi hal-hal yang berbauh gaib dari berbagai suku-hal di papua bahkan dari luar papua. Politikus atau pejabat tersebut adalah yang mengakui sebagai orang Kristen atau anak Tuhan. Jadi perlu mencari posisi yang benar dan jelas bahwa apakah para politikus dan pejabat negara memiliki piaraan hal bersifat gaib untuk mempertanyakan kebijakan politik atau publik dan untuk menjaga diri?
Praktek Mistifikasi politik bukan tidak mungkin ada di papua tetapi mungkin juga tidak ada. Ini sebuah WARNING sekaligus koreksi untuk pemimpin gereja/ agama berkolaborasi dengan penjabat pemerintah/politikus dalam menghasilkan kebijakan publik , agar jangan ada dualisme kekuatan atau sesembahan.

Oleh: Markus Medlama