Otsus Papua 2001 Diberikan Atas Tuntutan Papua Merdeka

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi394pDciAKSJ4dfX7XOkHpDn21-LBE7E78FQdYVg78_9Skt82YlxOcAQ00ADAC7PucI4WMpoEb8VGyt_8Sq9eI4WEd2Iqhu8JWSL9cSoArxM9IlIYGpDHEzJ-ayrOS6KzS1K__EIgE3M0p/s1600/Pdt.+Socratez+Sofyan+Yoman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="960" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi394pDciAKSJ4dfX7XOkHpDn21-LBE7E78FQdYVg78_9Skt82YlxOcAQ00ADAC7PucI4WMpoEb8VGyt_8Sq9eI4WEd2Iqhu8JWSL9cSoArxM9IlIYGpDHEzJ-ayrOS6KzS1K__EIgE3M0p/s320/Pdt.+Socratez+Sofyan+Yoman.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman</td></tr> </tbody></table> WEST PAPUA:OTONOMI KHUSUS NO. 21 TAHUN 2001 KARENA ADANYA TUNTUTAN WEST PAPUA MERDEKA BUKAN PERSOALAN KESEJAHTERAAN<br /> <br /> Oleh Dr. Socratez S.Yoman<br /> <br /> <b>1. Pendahuluan</b><br /> <br /> Pemerintah Indonesia, rakyat West Papua dan komunitas Internasional harus JUJUR mengakui topik artikel ini. Kita jangan membuat kabur roh dari latar belakang mengapa Otonomi Khusus 2001 ada di West Papua?   Para penguasa Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua berusaha dengan berbagai bentuk siasat untuk mereduksi esensi dari background lahirnya Otsus di West Papua.<br /> <br /> Lihat dari komentar Hj. Muh. Jusuf Kalla, " masalah Papua adalah masalah kejahteraan" (Sumber: TVOne, 8 November 2018).<br /> <br /> Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiah M.Din Syamsuddin dan Ketua Umum Pengurus Besar NU, Said Agil Siroj menyatakan: "akar persoalan di Papua adalah ketidakadilan, terutama dalam kesejahteraan ekonomi..." (Sumber:  Kompas, Jumat, 11 November 2011).<br /> <br /> Kata "kesejahteraan" itu mitos lama yang terus diulang-ulang dan dikumandangkan dalam berbagai forum dan kesempatan untuk menutupi dan menghilangkan akar persoalan bangsa West Papua yang sesungguhnya, yaitu status politik.<br /> <br /> Pemerintah Indonesia pernah berjanji kepada peserta pepera 1969 pada 14 Juli 1969 di Merauke. Menteri Dalam Negeri Indonesia berjanji:<br /> <br /> "....Pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat; oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Indonesia" (Sumber: Laporan resmi PBB: 19 November 1969, paragraf 18,hal.2).<br /> <br /> Kalimat ....pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat..."  sejak dari janji ini, kita bandingkan dengan keadaan rakyat dan bangsa West Papua sangat paradoks.<br /> <br /> <b>2. Background Lahirnya Otsus</b><br /> <br /> Otonomi Khusus 2001 ialah alat bargainning/tawar-menawar politik bukan pembangunan atau kesejahteraan. Pada 1998 seluruh rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke  bangkit dan menyatakan Merdeka dan keluar dari Indonesia.<br /> <br /> <b>2.1. Pepera 1969 Cacat Hukum,  Moral & Tidak Demokratis</b><br /> <br /> John RG Djopari dalam bukunya Pemberontak Organisasi Papua Merdeka:<br /> <br /> "Sebelum Pepera diselenggarakan, pada 12 Februari 1969 di Jayapura diselenggarakan suatu demonstrasi masyarakat yang secara tertib menuju ke kediaman Ortiz Sanz dengan menyerahkan sebuah resolusi untuk menuntuk penyelenggaran pemilihan pada tahun 1969 tidak secara musyawarah tetapi menurut ketentuan perjanjian New York yaitu dengan cara one man one vote atau setiap orang datang dan memberikan suaranya. Juga resolusi yang disampaikan menyampaikan keinginan rakyat Irian Barat untuk merdeka sendiri sesuai dengan janji Belanda dan menyampaikan protes terhadap tindakan dari aparat atau tentara Indonesia yang melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh Irian Barat serta pengikutnya dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi serta bertentangan dengan hak asasi manusia" ( Djopari: 1993: hal. 76).<br /> <br /> Christofelt Leendezt Korua purnawirawan polisi sebagai saksi mata: " orang-orang Papua yang memberikan suara dalam Pepera 1969 itu ditentukan oleh pejabat  Indonesia dan sementara orang-orang yang dipilih itu semua berada di dalam ruangan dan dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia" (Wawancara Penulis 11 Desember 2002: Baca dalam buku: Orang Papua Bukan Separatis, Makar dan OPM: Yoman: 2005, hal. 73).<br /> <br /> Akademisi dan sejarawan Inggris, Dr. John Saltford dalam penelitiannya menemukan fakta-fakta perlawanan bangsa West Papua kepada Indonesia sebelum Pepera 1969 yang tersimpan dalam arsip PBB.<br /> <br /> "Dalam arsip PBB di New York, secara rinci 156 dari 179 pernyataan yang masih tersimpan, sesuai semua yang diterima sampai tanggal 30 April 1969. Dari pernyataan-pernyataan ini, 95 pernyataan anti-Indonesia, 59 pernyataan pro Indonesia, dan 2 pernyataan adalah netral."<br /> <br /> (Sumber: Dok PBB di New York: Six lists of summaries of political communications from unidentified Papuans to Ortiz Sanz, August 1968 to April 1969: Series 100, Bix 1, File 5).<br /> <br /> <b>2.2. Tim 100 di Istana Firaun Moderen Indonesia</b><br /> <br /> Pada 26 Februari 2009 Tim 100 mewakili bangsa West Papua secara bermartabat dan terhormat menyampaikan kepada Prof. Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia di Istana Firaun Moderen Indonesia:<br /> <br /> " Bahwa permasalahan mendasar yang menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan di Papua Barat (Irian Jaya) sejak 1963 sampai sekarang ini, bukanlah semata-mata karena kegagalan pembangunan, melainkan status politik Papua Barat yang pada 1 Desember 1961 dinyatakan sebagai sebuah Negara mereka diantara bangsa-bangsa di muka bumi.....Oleh sebab itu, dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia."<br /> <br /> "Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:<br /> <br /> Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka dan berdaulat penuh diantara bangsa-bangsa lain di bumi."<br /> <br /> Kedua....( Silahkan Baca Selengkapnya dalam buku: Otonomi Khusus Papua Telah Gagal: Yoman, 2012, hal. 30). Buku ini dijual di TB Ondewerek Jln. TABI-Bhayangkara-Kotaraja (Samping Kantor Kelurahan Wahno).<br /> <br /> <b>2.3. Musyawarah Besar (MUBES) Papua pada 2000</b><br /> <br /> Rakyat dan bangsa West Papua dalam Mubes pada 23-26 Februari 2000 merumuskan dan menyatakan pada point 3.2.<br /> <br /> " Pemerintah Indonesia melaksanakan act of  self dertemination yang disebut pepera dengan cara meniadakan hak-hak dan kebebasan politik rakyat Papua, dengan mengintimidasi dan membunuh rakyat Papua yang menentang cara-cara Indonesia dalam melaksanakan pepera yang tidak sesuai dengan jiwa New York Agreement 15 Agustus 1962" ( selangkapnya baca dalam buku: Otonomi Khusus Papua Telah Gagal, hal. 32-34).<br /> <br /> Perjuangan West Papua Merdeka tidak berhenti pada Tim 100 dan Mubes.<br /> <br /> <b>2.4. Kongres Nasional II</b><br /> <br /> Rakyat dan bangsa West Papua dalam memperjuangkan hak politiknya diadakan Kongres Nasional II pada 26 Mei - 4 Juni 2000.<br /> <br /> Dalam Kongres Nasional II sampaikan beberap pernyataan politik:<br /> <br /> 1. Bangsa West Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.<br /> <br /> 2. Bangsa Papua ......(selanjutnya lebih lengkap dibaca dalam buku: Otonomi Khusus Papua Telah Gagal, hal. 34-38).<br /> <br /> <b>3. Kesimpulan</b><br /> <br /> Otonomi Khusus No.21 Tahun 2001 adalah alat tawar politik Papua Merdeka dengan Indonesia. Otsus tidak dirancang karena kesejahteraan dan  masalah perut, makan dan minum.<br /> <br /> Karena itu, para sarjana dan intelektual bangsa West Papua JANGAN kaburkan Akar Masalah bangsa West Papua dengan pernyataan yang tidak jelas. Para sarjana sebaiknya kawal masalah mendasar ini.<br /> <br /> Tokoh senior dan kenamaan milik rakyat dan bangsa West Papua, Freddy Numbery dalam Opini dengan topik: Satu Dasawarsa Otsus Papua  pernah dengan sempurna menyatakan:<br /> <br /> "Sumber-sumber agraria milik masyarakat adat dieksploitasi dalam skala besar tanpa menyejahterakan pemiliknya. Sebaliknya marjinalisasi berlangsung dimana-mana. Pelurusan sejarah yang juga diamanatkan Undang-Undang Otsus tidak pernah disentuh. Persoalan kekerasan oleh Negara tidak diselesaikan, malah bereskalasi. Penambahan pasukan dari luar terberlangsung tanpa pengawasan. Kebijakan demi kebijakan untuk Papua sudah diterapkan Jakarta, tapi tak bertaji menyelesaikan masalah." (Sumber: Kompas, Jumat, 6 Juli 2012, hal. 6).<br /> <br /> Jadi, status politik/sejarah digabungkan West Papua ke dalam Indonesia dengan moncong senjata dan pelanggaran berat HAM yang merupakan kejahatan Negara menjadi  luka  membusuk dalam tubuh bangsa Indonesia.<br /> <br /> Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, pernah bernubuat sbb.<br /> <br /> "Tinggal soal waktu saja kita senang atau tidak, mau atau tidak akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal" ( Detiknews, Rabu,  16/12/2011).<br /> <br /> Waa...<br /> <br /> IWP,31102018;09:53AM</div>

Otsus Papua 2001 Diberikan Atas Tuntutan Papua Merdeka

Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman WEST PAPUA:OTONOMI KHUSUS NO. 21 TAHUN 2001 KARENA ADANYA TUNTUTAN WEST PAPUA MERDEKA BUKAN PERSOALAN KE...

Read more »

Latar Belakang Seth J. Rumkorem, Sang Proklamator Negara Papua

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8o1tW-L3vg8V9_9kJnej4U84XzxLsw2cWaPrJiqEhF9HgjA6bS23Cy1L7jdofmaqSIpAtphOIhKlp6lSZy5Gl121I1ekpLBWpWm9Qh_F55-SZsaqk7AhhJedpeWGdOigLCPUOhon8vCyh/s1600/FB_IMG_1561923101129.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="420" data-original-width="326" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8o1tW-L3vg8V9_9kJnej4U84XzxLsw2cWaPrJiqEhF9HgjA6bS23Cy1L7jdofmaqSIpAtphOIhKlp6lSZy5Gl121I1ekpLBWpWm9Qh_F55-SZsaqk7AhhJedpeWGdOigLCPUOhon8vCyh/s400/FB_IMG_1561923101129.jpg" width="310" /></a></div> Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem<br /> <br /> <br /> <br /> Di masa Belanda, Seth Jafet Rumkorem adalah seorang pegawai rendah Maskapai Penerbangan KLM yang beroperasi di Jepang. Ia bekerja di Maskapai ini setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di PMS KotaRaja, Abepura. Sebagai hasil dari New York Agreement, Indonesia resmi mengambil-alih Papua Barat dari kekuasaan Belanda pada tanggal 1 Mei 1963. Indonesia secara tergesa menggantikan nama wilayah Papua Barat dari Netherlands Nieuw Guinea menjadi Irian Barat, dan melantik Eliezer Jan Bonay sebagai Gubernur Irian Barat.<br /> <br /> Setelah Papua Barat diambil-alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, Seth Jafet Rumkorem - pemuda Papua asal Biak ini - berpindah tempat dari Jepang ke Jakarta dan melamar melamar ke Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang untuk mengikuti pendidikan militer (SeCaPa).<br /> Rumkorem berhasil menyelesaikan pendidikan militernya sebagai Calon Perwira (Dua Knop). Ia kemudian dilantik dengan pangkat ‘Kapten’ dan ditugaskan di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) Jakartra. Lolos dan berhasilnya Seth J. Rumkorem dalam mengikuti pendidikan militer di AMN Magelang ini disebabkan juga oleh posisi dan jasa ayahnya, Lucas Rumkorem, yang namanya berada dalam daftar orang2 Papua pro-Indonesia yang berperan aktif untuk  melincinkan jalan bagi masuknya Papua dalam bingkai NKRI. Lucas Rumkorem dianugrahi pangkat "Mayor Tituler' oleh Jakarta karena sikapnya yang pro-Indonesia.<br /> <br /> Apa tugas utama Rumkorem di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD)?<br /> Di MBAD Jakarta, Seth Rumkorem bertugas sebagai seorang intelligent. Dengan bekal disiplin yang tinggi yang dimilik oleh Rumkorem ketika mengikuti Pendidikan dasar dan menengah di jaman Belanda, ia menjadi seorang anggota militer yang sangat disegani oleh teman2 se-angkatannya. Rumkorem juga memiliki kecakapan dan keahlian di bidang kemiliteran yang tinggi dalam melaksnakan suatu penyelidikan untuk mengungkapkan secara hukum kasus2 kriminal yang tersembunyi yang dilakukan baik oleh militer maupun sipil.<br /> <br /> Mengapa Rumkorem harus meninggalkan Markas Angkatan Darat Indonesia dan bergabung dengan Gerakan Perjuangan Pembebasan Papua Barat?<br /> Ketika beliau diwawancarai (June 1982) di pantai Nagasawa, Ormu Kecil-Jayapura, sehari sebelum bertolak meninggalkan Papua Barat menuju Vanuatu dalam rangka merealisasikan Proyek Padaido*), Rumkorem menjelaskan bahwa ada lima (5) hal yang mendorong dirinya untuk meninggalkan tugas militernya dengan Indonesia dan masuk bergabung dengan para gerliawan Papua Merdeka di daerah perbatasan:<br /> 1. Memimpin dan melanjutkan perjuangan phisik yang telah dirintis oleh alm. Permenas Ferry Awom, dkk., di Manokwari (28 Juli 1965);<br /> 2. Menggunakan ilmu dan keahlian/profesinya di bidang militer untuk mendidik dan melatih pemuda/pemudi Papua Barat untuk menjadi anggota Tentara nasional Papua yang Tangguh dan bertanggungjawab terhadap perjuangan pembebasan tanah dan bangsanya dari kolonialisme;<br /> 3. Memimpin pasukan pembebasan Papua Barat untuk mengadakan perlawanan/perang gerilia terhadap pos2 militer Indonesia;<br /> 4. Membentuk Pemerintahan Revolusi Sementara sebagai Pemerintah Rakyat Papua Barat untuk mengadakan hubungan diplomasi dengan membuka kantor-kantor perwakilan Rakyat dan Bangsa Papua Barat dengan negara2 kulit hitam di Afrika, Karibia  dan Pasifik Selatan;<br /> Nama Pemerintah yang dibentuk oleh Kapten Seth J. Rumkorem dan Jacob H. Prai disebut/dikenal dengan nama: Pemerintah Revolusi Sementara Republik Papua Barat – PRS/PB atau The Revolutionary Provisional Government of the Republic of West Papua – RPG/WP.<br /> 5. Memproklamirkan berdirinya Negara Republik Papua Barat sebagai tanggapan dan jawaban rakyat dan bangsa Papua terhadap Hasil Pepera yang tidak jujur dan cacat hukum.<br /> <br /> Ketika Pepera dilaksanakan di Papua (Juli/Agustus 1969), Rumkorem masih bertugas di Jawa di lingkungan militer Indonesia. Berbeda pandangan dengan ayahnya Major Tituler Lucas Rumkorem, Seth yang menduduki posisi Calon Perwira  dengan pangkat Kapten itu menilai kedatangan dan kemenangan Indonesia dalam Pepera-1969 sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan isi, dan jiwa Perjanjian New York (New York Agreement) dimana azas Satu Orang Satu Suara (One Man One Vote) diingkari dan diganti dengan system Musyawarah dimana Pemerintah kolonial Indonesia dengan memilih hanya 1025 orang yang didominasi oleh kaum pendatang dan orang Papua pro-NKRI untuk mewakili orang Papua yang ketika itu berjumlah 800.000 jiwa.<br /> Darahnya mendidih, jiwanya memberontak. Ia mengatur rencana  untuk menolong dan melanjutkan perjuangan phisik bangsa dan rakyatnya yang dipimpin oleh Sersan Dua PVK Permenas Ferry Awom yang dimulai dengan pembongkaran markas Arfai  Manokwari, pada tanggal 28 Juli 1965.<br /> Akhir tahun 1969, setelah Pepera dilaksanakan, Indonesia dinyatakan menang dalam pengertian Rakyat Papua Barat yang diwakili oleh 1025 orang Anggota DMP-69 (Dewan Musyawarah Pepera-1969) walaupun semua orang Papua mengetahui bahwa kemenangan Indonesia atas Papua dicapai melalui kecurangan, ketidak-adilan, penangkapan dan pembunuhan terhadap orang2 Papua Pro-Merdeka. Sekitar bulan November 1969, Kapten Rumkorem ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kas negara di Jayapura dan Wamena. Inilah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu olehnya untuk bergabung dengan Gerakan Perlawanan Papua Merdeka yang didirikan oleh putra2 Papua yang berbasis di daerah Perbatasan. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Juli 1970, dengan bantuan kurir laut Papua Merdeka, Kapten Seth Jafet Rumkorem diselundupkan lewat laut ke perbatasan dan bergabung dengan Jacob H. Prai dan kawan2.<br /> <br /> FKPPB Angkatan 1969.<br /> Gerakan Perlawanan yang dibangun didaerah perbatasan sebagai kelanjutan dari Perjuangan Operasi Papua Merdeka 28 Juli 1965, adalah: FRONT KOMANDO PEMBEBASAN PAPUA BARAT – ANGKATAN 1969 (FKPPB-1969) yang di ketuai oleh: Tuan Menase Suwae, dibantu oleh Marthen Jelmau (Sekretaris Jenderal), Bob Kubia (Kepala Staff), Jacob H. Prai (Anggota), Leo Yambi   (Anggota).<br /> <br /> Tn. Jacob H.Prai kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Marthen Jelmau yang tertangkap di Jayapura bersama Amos Indey ketika sedang menjalankan tugas untuk bertemu dengan tokoh2 kemerdekaan Papua di Jayapura. Keduanya ditahan di rumah tahanan Kodim Dok-V. Marthen Jelmau hilang secara kejam ditangan pasukan Kopasgat yang dibina oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Kolonel Sarwo Eddie. Sedangkan Amos Indey berhasil menghilang dari rumah tahanan,  menyeberang perbatasan dan bergabung kembali dengan Menase Suwae dan kawan2 di perbatasan.  ...……………….. wapupi0275.<br /> <br /> <br /> <b>Oleh: Constantinopel Ruhukail, Producer Majalah Fajar Merdeka dan Pro-Patria di bawah Kementerian Penerangan Pemerintahan Revolusi Sementara Republik Papua Barat(PRS-PB) - Markas Victoria - Nagasawa, Ormu Kecil,  1982.</b><br /> <br /> <br /> (Bersambung, menjelang Proklamasi 1 Juli 1971).</div>

Latar Belakang Seth J. Rumkorem, Sang Proklamator Negara Papua

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem Di masa Belanda, Seth Jafet Rumkorem adala...

Read more »

Pengintaian Whatsapp Ala Moeldoko Melanggar HAM

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9HxcF5eifyz0i8ZuPDo3DtXzvDpnyl8iymgpWCvv6Lw1FoBVt5AcqzyvoQMoT8gPaHRPxc5annwStEUsQwvo8VwdT1KzFo8MNoeAwZmkKR7Q5CLJjJOgXU9ioX2I0rHxBeLFoyh0KqqOm/s1600/FB_IMG_1560972878747.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="420" data-original-width="840" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9HxcF5eifyz0i8ZuPDo3DtXzvDpnyl8iymgpWCvv6Lw1FoBVt5AcqzyvoQMoT8gPaHRPxc5annwStEUsQwvo8VwdT1KzFo8MNoeAwZmkKR7Q5CLJjJOgXU9ioX2I0rHxBeLFoyh0KqqOm/s400/FB_IMG_1560972878747.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi: Logo Whatsap</td></tr> </tbody></table> <b>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengumumkan bahwa akan dilakukan patroli siber pada grup Whatsapp atas nama keamanan nasional.</b><br /> <br /> Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran hak atas privasi serta hak atas kebebasan berekspresi berpendapat, terlepas dari apakah nantinya tujuan pemantauan tersebut berhasil dicapai atau tidak.<br /> <br /> Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, tiap warga negara Indonesia tidak boleh menjadi target pengintaian sepihak dan ilegal terhadap privasi, keluarga, rumah, maupun korespondensinya. Intervensi terhadap hak atas privasi diperbolehkan selama dilakukan "sesuai dengan hukum yang berlaku", dalam rangka mencapai "tujuan yang sah" serta memenuhi prinsip "kebutuhan dan proporsionalitas".<br /> <br /> - Sesuai dengan hukum yang berlaku:<br /> yang dimaksud adalah bahwa kebijakan tersebut harus spesifik, tidak boleh mengambang, apalagi sesuka hati si pembuat kebijakan. KSP/Moeldoko bukanlah institusi hukum. Target yang didefinisikan dari kebijakan ini juga sangat mengambang dan tidak jelas.<br /> <br /> - Prinsip tujuan yang sah (legitimate aim):<br /> 'demi keamanan nasional' adalah justifikasi yang paling sering digunakan oleh negara ketika ingin melakukan pembatasan HAM. Untuk itu telah diatur bahwa keamanan nasional yang dimaksud haruslah betul-betul berdasarkan motif kepentingan keseluruhan negara; bukan semata-mata demi kepentingan pemerintahan, rezim, atau kelompok penguasa tertentu. Oleh karena pernyataan Moeldoko sangat mengambang, maka unsur ini tidak terpenuhi.<br /> <br /> - Prinsip kebutuhan dan proporsionalitas (necessity and proportionality):<br /> negara berkewajiban untuk mencari solusi yang paling akan tidak mengintervensi hak warga negaranya. Apakah sudah tidak ada alternatif lain selain menimbulkan potensi kerugian terhadap seluruh warga negara yang menggunakan grup Whatsapp? Memang pemerintah tidak akan mengintai seluruhnya, tapi karena tentunya siapa yang ditarget tidak akan diumumkan, maka seluruh pengguna Whatsapp merugi karena perasaan waswas sehingga kebebasan berekspresinya otomatis sudah dilanggar.<br /> <br /> Ketika menjadi korban pengintaian oleh negara, jangankan untuk meminta ganti rugi, untuk mendapatkan pengakuan bahwa haknya sudah dilanggar saja hampir mustahil. Tidak ada jalur hukum pasti yang bisa ditempuh.<br /> <br /> Resolusi Majelis Umum PBB 68/167 dan 71/199:<br /> Majelis Umum mengecam pengintaian dan penyadapan komunikasi sebagai "tindakan yang sangat mengganggu (highly intrusive acts)" yang mengganggu HAM fundamental.<br /> <br /> Laporan Pelapor Khusus PBB Hak Atas Kebebasan Berekspresi tentang "Pengintaian dan HAM" Nomor A/HRC/41/35:<br /> Pengintaian terhadap individu — seringkali terhadap jurnalis, aktivis, tokoh lawan politik, kritikus, dan lainnya yang sedang melaksanakan hak atas kebebasan berkekspresi — telah terbukti kerap mengarah ke penangkapan sewenang-wenang, terkadang bahkan ke penyiksaan dan pembunuhan kilat.<br /> <br /> Oleh karena itu, kebijakan pengintaian grup Whatsapp harus ditolak karena melanggar HAM warga negara Indonesia, serta merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan penguasa. Apabila hendak diterapkan, kebijakan tersebut harus berdasarkan ijin pengadilan supaya bisa dipertanggungjawabkan dan jelas batas tujuan serta targetnya.</div>

Pengintaian Whatsapp Ala Moeldoko Melanggar HAM

Ilustrasi: Logo Whatsap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengumumkan bahwa akan dilakukan patroli siber pada grup Whatsapp atas nama...

Read more »

Catatan Dalam Konsep Ketokohan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcD4wtHI-w4iRIHRkpQm_MXLRVJgZny4EBzIvmQph3ufOARrSqpHnOA51Ojvy-9TlnMIK4lKRKD9fZ0tspzI3BQmVrLshRF0KUTdmSYTikn7evSGzgoLxzp_Aw6Ymq6YdenUGuz1SD5Pc0/s1600/hk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="678" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcD4wtHI-w4iRIHRkpQm_MXLRVJgZny4EBzIvmQph3ufOARrSqpHnOA51Ojvy-9TlnMIK4lKRKD9fZ0tspzI3BQmVrLshRF0KUTdmSYTikn7evSGzgoLxzp_Aw6Ymq6YdenUGuz1SD5Pc0/s320/hk.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: AFP</td></tr> </tbody></table> <div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> <b>Lebih dari satu juta orang turun ke jalan sejak minggu lalu di Hongkong. Mereka memprotes rancangan hukum ekstradisi kriminal ke Cina daratan karena aturan ini akan makin membuka lebar cengkeraman Cina terhadap Hongkong. Hongkong, seperti Taiwan dan Tibet, ingin menentukan nasib sendiri dari Cina. Hasilnya rancangan hukum ekstradisi tersebut ditunda. Kini rakyat juga meminta supaya Ketua Eksekutif Hongkong Carrie Lam mundur karena selama ini telah<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;"> menjadi boneka Cina. Carrie Lam meminta maaf kepada rakyat Hongkong beberapa jam lalu.</span></b></div> <div class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #1c1e21; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px;"> <br /></div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px;"> Gerakan yang sedang kita saksikan hari ini di Hongkong dilakukan tanpa pemimpin. Tanpa tokoh. Dari pelajar umur belasan tahun hingga lansia berkursi roda membanjiri jalanan. Situasi seperti ini hanya bisa tercipta berkat kesadaran massa terdidik yang luar biasa.</div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Kunci dari revolusi adalah kesadaran massa dan idenya, bukan pada ketokohan. Tokoh adalah manusia, yang integritas dan karakternya bisa berubah. Ide tidak akan bisa lekang oleh waktu. Tokoh bisa dipenjara dan dibunuh, tapi ide tidak.</div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Bila suatu gerakan terlalu menggantungkan diri pada tokoh, maka gerakan tersebut akan bisa dengan cepat diredam. Lihat berbagai gerakan sipil yang redam pasca para tokohnya dibunuh atau ditangkap. Sebaliknya, akan sangat sulit untuk meredam suatu gerakan sipil apabila kesadaran massanya kokoh merata dan tidak bergantung pada tokoh.</div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Anarkisme menentang konsep kepemimpinan karena inilah akar dari penindasan. Konsep ini menghina nalar kemanusiaan karena menganggap manusia itu bodoh sehingga perlu pemimpin untuk dicocok hidungnya. Manusia punya akal budi untuk bisa memimpin dirinya sendiri.</div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Terhadap kaum kiri, anarkisme mengkritik konsep kepeloporan/vanguard kelompok Leninis karena kami anggap konsep ini otomatis tidak sejalan dengan ide sosialisme. Vanguard = bahwa revolusi hanya bisa dicapai lewat suatu partai yang dipelopori sekelompok orang penggerak. Masyarakat sosialis adalah masyarakat tanpa kelas. Bagaimana bisa mencapai masyarakat tanpa kelas apabila konsep pengorganisirannya sendiri justru menciptakan kelas baru? Borjuis intelektual baru tersebut yang akan melanjutkan dan menciptakan penindasan baru ketika tujuan yang dicapainya berhasil. Revolusinya bukan revolusi sosialis.</div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Anarkisme mengakui adanya ketidaksamarataan kesadaran politik masing-masing individu dalam kelas tertindas. Maka anarkisme bukan menolak adanya "pengarahan" untuk membangun kesadaran massa. Yang ditolak adalah kepemimpinan yang dilembagakan (institutionalized leadership) ala vanguardism hingga menciptakan penindasan baru.</div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Yang diperlukan oleh kaum tertindas adalah pengorganisiran yang terarah, bukan kepemimpinan-ketokohan, sehingga tidak ada ruang bagi manusia-manusia rakus untuk saling baku tunjuk diri jadi yang terhebat hingga melambatkan perjuangan.</div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> <br /></div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> <br /></div> <div style="font-family: inherit; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> <b>Ditulis oleh Veronica Koman</b></div> </div> </div>

Catatan Dalam Konsep Ketokohan

Foto: AFP Lebih dari satu juta orang turun ke jalan sejak minggu lalu di Hongkong. Mereka memprotes rancangan hukum ekstradisi krimina...

Read more »