CALON GUBERNUR PAPUA : ISU PAPUA MERDEKA DAN PELANGGARAN HAM, TIDAK ADA KONSEP !

Foto realitas kehidupan kaum Proletariat Papua di tengah - tengah pesta pora uang kaum Borjuis Papua

Dalam Visi dan Misi calon Gubernur Papua di Pilkada Gubernur tahun 2018, yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRP, tidak ada program atau konsep tentang solusi penyelesaian masalah Internasionalisasi isu Papua merdeka dan masalah pelanggaran ham Papua. Ada kekeliruhan persepsi dari kedua calon gubernur bahwa kedua isu strategis ini bukan tanggung jawab daerah tapi tanggung jawab pemerintah pusat karena pemerintah pusat yang menyebabkan munculnya kedua isu lokal ini yang telah berdampak internasional. Kekeliruhan berpikir seperti ini yang menyebabkan kedua masalah berkembang liar dan menjadi siklus konflik dan kekerasaan yang tak kunjung selesai. 

Gubernur berganti gubernur tidak perna muncul ide - ide solutif dan konstruktif terhadap kedua isu tersebut. Sehingga muncul perspektif negatif bahwa kedua isu ini telah dijadikan road map para elit politik papua untuk mempraktekan politik anggaran dan politik kekuasaan bagi kepentingan diri mereka dan kelompoknya. Trilyunan rupiah harus masuk kantung pribadi dan kursi kekuasaan kepala daerah harus direbut. Elit politik Papua tidak segan-segan menjerumuskan rakyatnya ke dalam kobaran api konflik berdarah yang merengut puluhan hingga ratusan nyawa. Dalam benak mereka, semakin banyak pelanggaran ham di Papua, akan semakin gendut rekening bank pribadi mereka. Semakin panas isu Papua merdeka, semakin terbuka lebar kesempatan untuk meminta pemekaran wilayah dan menduduki jabatan-jabatan publik strategis.

Sangat hironis dengan perilaku elit politik Papua. Mengeksploitasi penderitaan dan kesengsarahan orang papua akibat isu Papua merdeka dan isu pelanggaran ham demi untuk mengejar harta kekayaan / keuntungan ekonomi dan posisi status sosial. Mahasiswa dan rakyat berdarah - darah di jalan akibat bentrok dengan aparat keamanan, mereka ketawa - ketawa dan makan minum di hotel berbintang. Dalam pandangan Marxisme, dinamika sosial politik Papua ini bentuk penghisapan kaum Borjuis terhadap kaum Proletariat di level lokal. Dan konflik interest Jakarta dengan Papua adalah konflik interest kaum Borjuis Jakarta dengan kaum Borjuis Papua. Rakyat Papua korban dari pertikaian kepentingan diantara mereka. Sulit sekali kaum Borjuis Jakarta "menggebuk " habis kaum Borjuis Papua karena kelompok Borjuis Papua telah menjadikan isu Papua merdeka dan isu pelanggaran ham sebagai tameng politik yang afektif melindunggi mereka. Karena itu ketiadaan konsep atau ide calon gubernur Papua tentang penyelesaian isu Papua merdeka dan pelanggaran ham dalam visi misi mereka, merupakan suatu keniscahayaan yang harus diterimah oleh rakyat Papua hari ini. Pilkada Papua bukanlah kesempatan kaum Proletariat Papua mengakhiri penderitaannya. Pilkada Papua hanya sandiwara kaum Borjuis Papua utk melanggengkan hegemoni mereka. Karena Pilkada gubernur Papua 2018 hasil akhirnya akan seperti apa, tentunya bukan utk kemenangan kaum Proletariat. Yang pasti terjadi adalah kaum borjuis Papua akan tetap melanjukan pesta pora uang dan pamer-pameran harta kekayaan. Kaum Proletariat Papua masih akan tetap ditembak, ditangkap, dibunuh, dan dilenyapkan dari tanahnya.

Rakyatku Papua, kita tidak dikasih banyak pilihan kandidat selain dua kandidat calon gubernur ini. Pilihan suara kaum proletariat cuma satu: Revolusi !